Konsep Akad

 Konsep Akad



1. Pengertian Akad

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.


Kata Arab untuk kontrak atau perjanjian adalah al-aqad yang secara harfiah berarti ikatan atau kewajiban. Yang dimaksudkan oleh kata ini adalah “mengadakan ikatanuntuk persetujuan”. Pada saat dua kelompok mengadakan perjanjian, disebut al-aqad, yakni ikatan untuk memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu. Kewajiban yang timbul akibat perjanjian itu disebut al-uqud.


Rukun akad secara umum ada tiga, yaitu :

a. Pelaku akad.

Pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya (ahlinya) dan mempunyai otoritas syariah yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain atau wilayah.

b. Objek akad.

Objek akad harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatu yang disyariatkan, harus bisa diserahterimakan ketika terjadi akad, dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad.

c. Shighoh (pernyataan pelaku akad), yaitu ijab dan qobul.

Ijab qobul harus jelas maksudnya, sesuai antara ijab dan qibul, dan bersambung antara ijab dan qobul.


Syarat dalam akad ada empat, yaitu:

a. Syarat berlakunya akad (In’iqod).

Syarat in’iqod ada yang umum dan khusus. Syarat umum harus selalu ada pada setiap akad, seperti syarat yang harus ada pada pelaku akad, objek akad dan shighah akad, akad bukan pada sesuatu yang diharamkan, dan akad pada sesuatu yang bermanfaat. Sementara itu, syarat khusus merupakan sesuatu yang harus ada pada akad-akad tertentu, seperti syarat minimal dua saksi pada akad nikah.

b. Syarat sahnya akad (Sihah).

Yaitu syarat yang diperlukan secara syariah agar akad berpengaruh, seperti dalam akad p            erdagangan harus bersih dari cacat.

c. Syarat terealisasikannya akad (Nafadz).

Syarat nafadz ada dua, yaitu kepemilikan (barang dimiliki oleh pelaku dan berhak menggunakannya) dan wilayah.

d. Syarat lazim.

Yaitu bahwa akad harus dilaksanakan apabila tidak ada cacat.

Comments